Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan 2017 | LOGIC Apr 07, 2020 · Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Produk hukum ini berisi V Bab dan 14 Pasal, ditetapkan tanggal 27 Desember 2017 dan diundangkan tanggal 29 Desember 2017 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1 955. Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data ... Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan ini berisi V Bab dan 14 Pasal, ditetapkan Mendagri Tjahjo Kumolo pada tanggal 27 Desember 2017, dan telah diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Widodo Ekatjahjana pada tanggal 29 Desember Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 - Asdeksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo, tanggal 27 Juli 2017 menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 62 tahun 2017 tentang “Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Peraturan ini diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2017.
Sep 20, 2017 · Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Semoga bisa bermanfaat. (PDF) Permendagri No.12 TH 2017.pdf | Yulianto Mandala ... Permendagri No.12 TH 2017.pdf PERMENDAGRI NOMOR (NO) 12 TAHUN 2017 TENTANG … Oct 18, 2017 · Permendagri Nomor (No) 12 Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK …
lampiran ii peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 81 tahun 2015 perkembangan desa dan kelurahan. lampiran ii peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan kartu uraian tugas12. 1 tidak ada ada 1 2 2 peta wilayah kelurahan 113. 1 tidak ada ada 4 4 MENTERI DALAM NEGERI PERATURAN MENTERI DALAM … NOMOR 137 TAHUN 2017 TAHUN 2017 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan administrasi 12. Numerik adalah yang berwujud nomor (angka), dan bersifat angka atau sistem angka. 13. Digit adalah angka Arab dari Lampiran-PERMENDAGRI-Nomor-86-TAHUN-2017.pdf - 196 ... View Lampiran-PERMENDAGRI-Nomor-86-TAHUN-2017.pdf from JARINGAN 111 at University of Brawijaya. - 196 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA
Sep 20, 2017 · Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Semoga bisa bermanfaat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Download : LAMPIRAN PERMEDAGRI NOMOR 137 TAHUN 2017 (SELURUH INDONESIA) KODE KELURAHAN DAN DESA - PERMENDAGRI NO.137-2017 21 April 2020 12:45 :27 115 Kali. Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah. Daerah (Lembaran Negara Republik Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan. Transmigrasi (Lembaran Negara Republik 12. Peraturan Pemerintah Nomor .54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah Pasal 75 ayat (2) tercantum dalam Lampiran A.I peraturan menteri ini. (2) Kode
- 243
- 983
- 1566
- 1824
- 591
- 1072
- 1187
- 1711
- 1161
- 269
- 339
- 1470
- 695
- 1178
- 1491
- 1383
- 106
- 1722
- 1351
- 998
- 964
- 372
- 1634
- 1644
- 161
- 787
- 1717
- 1796
- 1232
- 1015
- 529
- 782
- 1262
- 1733
- 1563
- 578
- 563
- 1607
- 742
- 955
- 499
- 347
- 886
- 1484
- 1673
- 827
- 986
- 1013
- 362
- 1874
- 708
- 818
- 343
- 1550
- 1579
- 1872
- 1350
- 1922
- 1664
- 1804
- 1355
- 1391
- 479
- 147
- 1741
- 1557
- 209
- 963
- 1616
- 913
- 821
- 981
- 397
- 617
- 1487
- 150
- 1972
- 1334
- 1801
- 704
- 1435
- 1359
- 308
- 440
- 1712
- 154
- 1692